Polwan Berjilbab, Inilah Tanggapan Jokowi Dan Timses Prabowo

Di Negeri kita ini persoalan boleh atau tidaknya polwan berjilbab sampai sekarang masih menjadi polemik, memang sungguh ironis, penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah Islam ini malah hak-haknya tidak dipenuhi, Indonesia yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM ini malah merongrong HAM itu sendiri, bukankah hak beragama dan kebebasan menjalankan ajaran agama adalah bagian dari HAM??!.

Untuk itulah kita berharap Presiden yang terpilih nantinya bisa memberikan hak berjilbab bagi para polwan, memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa terkecuali seorang polwan.

Lalu apa tanggapan Jokowi dan juga Timses Prabowo-Hatta terkait Polwan berjilab, berikut ini kutipan wawancara keduanya.

Tanggapan Jokowi dinilai sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sama-sama tidak tegas.  

"Nanti tanya Kapolri," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kampanyenya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6).

Menurut Jokowi, seorang presiden tidak perlu mengurusi hal teknis di level lembaga pemerintahan. "Itu top level (presiden) bukan urus hal teknis,".

Pernyataan Jokowi ini mirip pak SBY, sama-sama tidak tegas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

Sebelumnya diketahui pak SBY sendiri pernah dimintai keterangan perihal polwan berjilbab, dan beliau menjawab kurang lebih sama dengan Jokowi.

Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, SBY meminta pimpinan Polri menanggapi keinginan polwan tersebut secara proporsional. "Lebih jelas perkembangannya akan disampaikan dari Polri," ucap Julian saat itu. 

Tanggapan Timses Prabowo-Hatta

Tanggapan ini datang dari Anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Hatta Hidayat Nur Wahid.

"(Berjilbab) Itu hak asasi. Polwan harus diberikan haknya untuk menjalankan keyakinan mereka," kata dia kepada Republika, Kamis (5/6).

Hak berjilbab juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan. Baik TNI, Polri, PNS atau yang lain. Sebab, kata dia, berjilbab tidak akan pernah mengganggu profesionalitas perempuan dalam bekerja.

Justru mereka akan merasa semakin nyaman dan tenang saat menjalani pekerjaan karena telah memenuhi kewajibannya.

"Jadi tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya karena itu bagian dari hak asasi," ujarnya.

Disadur dari:

http://www.jpnn.com

http://www.republika.co.id