 |
| Persatuan Kaum Muslimin |
Sebelumnya bisa disimak pula,
------
Menyatukan awal Ramadhan atau 1 Syawal antara pemerintah dengan sejumlah ormas, bukan perkara mudah. Seringkali, antara ormas dan pemerintah berbeda pandangan dalam penetapan awal Ramadhan ini.
Muhammadiyah bahkan sudah menetapkan kalau awal puasa adalah 9 Juli 2013. Sementara, pemerintah baru akan melaksanakan sidang isbat pada 8 Juli 2013. Bisa berbarengan dengan Muhammadiyah dan bisa juga berbeda seperti tahun 2012 lalu.
Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengaku tidak bisa mencegah perbedaan itu. Tidak hanya dengan Muhammadiyah, namun dengan kelompok lain seperti di Sulawesi Selatan maupun di Sumatera Barat.
"Tidak bisa dicegah, kalau ada perbedaan tidak bisa dicegah," kata Menag, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Perbedaan dalam cara menghitung membuat tidak samanya penetapan awal puasa ini. Sehingga, tidak bisa disatukan antara keinginan pemerintah dan ormas tertentu.
Namun, Menag tetap berharap agar semua serentak. Dia meminta, perbedaan itu dihentikan dan semua pihak mengikuti pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah memutuskan, kiranya keputusan itu menjadi keputusan pemersatu dari berbagai perbedaan. Jadi harus ditaati juga ulil amri (pemimpin/ pemerintah, red), kalau sudah keputusan ulil amri ya ditaati. Jadi saya kira begitu," tegasnya. [gus]
Muhammadiyah bahkan sudah menetapkan kalau awal puasa adalah 9 Juli 2013. Sementara, pemerintah baru akan melaksanakan sidang isbat pada 8 Juli 2013. Bisa berbarengan dengan Muhammadiyah dan bisa juga berbeda seperti tahun 2012 lalu.
Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengaku tidak bisa mencegah perbedaan itu. Tidak hanya dengan Muhammadiyah, namun dengan kelompok lain seperti di Sulawesi Selatan maupun di Sumatera Barat.
"Tidak bisa dicegah, kalau ada perbedaan tidak bisa dicegah," kata Menag, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Perbedaan dalam cara menghitung membuat tidak samanya penetapan awal puasa ini. Sehingga, tidak bisa disatukan antara keinginan pemerintah dan ormas tertentu.
Namun, Menag tetap berharap agar semua serentak. Dia meminta, perbedaan itu dihentikan dan semua pihak mengikuti pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah memutuskan, kiranya keputusan itu menjadi keputusan pemersatu dari berbagai perbedaan. Jadi harus ditaati juga ulil amri (pemimpin/ pemerintah, red), kalau sudah keputusan ulil amri ya ditaati. Jadi saya kira begitu," tegasnya. [gus]
Sumber:
